Sobat Ilyas, apakah kamu pernah mendengar tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa disingkat dengan Komnas HAM? Komnas HAM merupakan sebuah lembaga independen yang bertugas untuk melindungi, mengembangkan, dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, apakah kamu tahu landasan hukum yang menjadi dasar dibentuknya Komnas HAM? Yuk, simak penjelasannya di bawah ini!
Undang-Undang Dasar 1945
Landasan hukum pertama yang menjadi dasar dibentuknya Komnas HAM adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Maka, berdasarkan pasal ini, pemerintah membentuk lembaga independen yang bertugas untuk melindungi hak asasi manusia.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Selain UUD 1945, landasan hukum yang menjadi dasar dibentuknya Komnas HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini menjelaskan tentang hak asasi manusia dan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.
Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993
Landasan hukum selanjutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Pelanggaran HAM. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN tentang Hak Asasi Manusia dan menjadi dasar pembentukan Tim Pencari Fakta Pelanggaran HAM. Tim ini kemudian berkembang menjadi Komnas HAM setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga menjadi landasan hukum yang menjadi dasar dibentuknya Komnas HAM. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk memberikan rekomendasi kepada pengadilan terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Landasan hukum terbaru yang menjadi dasar dibentuknya Komnas HAM adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Tugas dan Fungsi Komnas HAM
Setelah mengetahui landasan hukum yang menjadi dasar dibentuknya Komnas HAM, sekarang kita akan membahas tugas dan fungsi Komnas HAM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tugas dan fungsi Komnas HAM adalah sebagai berikut:
1. Menerima, memeriksa, dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran hak asasi manusia
Komnas HAM memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan pelanggaran hak asasi manusia dari masyarakat dan menyelesaikan pengaduan tersebut secara adil dan independen.
2. Menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia
Komnas HAM juga memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Hasil penyelidikan tersebut kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.
3. Memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang
Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang, baik itu kepada pemerintah, lembaga negara, atau pihak swasta terkait upaya pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hak asasi manusia
Komnas HAM juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.
5. Memberikan edukasi tentang hak asasi manusia
Komnas HAM juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi tentang hak asasi manusia kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih memahami hak asasi manusia dan dapat mengawal pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.
Kesimpulan
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Komnas HAM memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu, Komnas HAM juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam melindungi, mengembangkan, dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita dukung Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar hak asasi manusia di Indonesia dapat terlindungi dengan baik.Sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya!
Rekomendasi:
- Fungsi UUD 1945: Membentuk Negara Kesatuan Hello Sobat Ilyas! Kita semua tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi Indonesia yang paling penting. Sebagai hukum dasar negara, UUD 1945 berperan dalam membentuk negara kesatuan Indonesia. Namun, apa sebenarnya fungsi UUD 1945? Yuk, kita bahas lebih dalam lagi!Mengatur Sistem PemerintahanSalah satu fungsi UUD 1945 adalah mengatur…
- Pasal 18 Ayat 1: Pentingnya Memahami Hak Asasi Manusia Kenapa Pasal 18 Ayat 1 Adalah Hal yang Penting?Hello Sobat Ilyas! Apakah kamu pernah mendengar tentang Pasal 18 Ayat 1? Pasal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sangat penting untuk dipahami. Pasal 18 Ayat 1 menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berpendapat, dan memeluk agama atau…
- Mengenal UUD tentang Pendidikan di Indonesia Hello Sobat Ilyas, kali ini kita akan membahas tentang UUD tentang Pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) adalah hukum tertinggi yang mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang…
- Pasal 30 UUD 1945 Mengatur Tentang Hak Apa yang Dimaksud dengan Pasal 30 UUD 1945?Hello Sobat Ilyas, dalam artikel kali ini kami akan membahas tentang pasal 30 UUD 1945 yang mengatur tentang hak. Pasal ini merupakan salah satu pasal penting dalam UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara Indonesia. Pasal 30 sendiri menyatakan bahwa "Setiap orang…
- Upaya Pemerintah dalam Penegakan HAM Hello, Sobat Ilyas! Apakah kamu pernah mendengar istilah HAM? HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali. Hak ini meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Namun, tidak semua negara di dunia ini memperhatikan HAM dengan serius. Oleh karena itu, peran…
- Pasal 30 Ayat 3: Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Halo, Sobat Ilyas!Apakah kamu tahu bahwa pasal 30 ayat 3 dalam UUD 1945 adalah salah satu pasal yang menjamin hak asasi manusia di Indonesia? Pasal ini mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Mari kita bahas…
- Ham Bersifat Universal: Kenikmatan yang Dapat Dinikmati Oleh… Hello Sobat Ilyas, apakah kamu tahu bahwa ham adalah makanan yang bersifat universal? Ya, benar sekali! Ham bisa dinikmati oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tak heran jika ham menjadi salah satu makanan yang paling populer di seluruh dunia.Ham: Makanan yang Menggoda SeleraSiapa yang bisa menolak kelezatan…
- Upaya Preventif dalam Penegakan HAM PengenalanHello Sobat Ilyas! Kita semua tahu bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang mendasar dan perlu dilindungi oleh negara. Namun, terkadang masih banyak negara yang melanggar HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif dalam penegakan HAM agar kejadian pelanggaran dapat diminimalisir. Pendidikan dan…
- Faktor Penghambat Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia Hello, Sobat Ilyas! Apakah kamu tahu bahwa negara Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional seperti PBB, namun masih banyak faktor penghambat penegakan HAM di Indonesia? Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa faktor penghambat tersebut.1. Kurangnya Kesadaran MasyarakatSalah satu faktor penghambat penegakan HAM di Indonesia adalah…
- Landasan Hukum Lembaga Negara Indonesia Pengantar Hello Sobat Ilyas! Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki lembaga-lembaga negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga stabilitas, dan melindungi hak-hak rakyat. Lembaga-lembaga negara ini beroperasi dengan dasar hukum yang jelas dan terinci. Pada artikel kali ini, kita akan membahas landasan hukum dari lembaga-lembaga negara Indonesia. Konstitusi Undang-Undang…
- Pasal 27 Ayat 3: Pentingnya Mempelajari Hak Asasi Manusia Hak Asasi Manusia adalah Hak yang Harus DilindungiHello Sobat Ilyas, apakah kamu tahu apa itu Pasal 27 Ayat 3? Pasal ini merupakan salah satu dari sekian banyak pasal dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Pasal 27 Ayat 3 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".…
- Pada Dasarnya Hak Asasi Manusia harus... Memperoleh Perlindungan yang SamaHello Sobat Ilyas, pada dasarnya hak asasi manusia harus diperoleh oleh setiap orang tanpa pandang bulu. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari pemerintah dan hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau orientasi seksual yang boleh dilakukan terhadap seseorang.Dijamin Kehidupan yang LayakHak asasi…
- Rumusan Dasar Negara untuk Sobat Ilyas Hello Sobat Ilyas! Kita semua tahu bahwa negara Indonesia memiliki rumusan dasar negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, seberapa banyak dari kita yang benar-benar memahami isi dari rumusan dasar negara tersebut? Dalam artikel ini, kita akan membahas secara santai tentang rumusan dasar negara Indonesia.Pembukaan UUD 1945Rumusan dasar negara…
Ilyasweb Genggam Dunia Dengan Teknologi!
