Hello Sobat Ilyas
Komisi Yudisial atau KY adalah sebuah lembaga negara yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan menjaga independensi hakim dan keberlangsungan fungsi peradilan di Indonesia. Didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, lembaga ini memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan tugasnya.
Dalam Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer.” Komisi Yudisial sendiri memiliki tugas untuk membantu Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya tersebut.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan peran Komisi Yudisial dalam menjaga independensi hakim dan meningkatkan kualitas peradilan. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan terhadap hakim dan membina hakim untuk meningkatkan kualitas peradilan.”
Dasar hukum lain yang mengatur tentang Komisi Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Komisi Yudisial bertugas melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kinerja hakim serta memberikan saran kepada lembaga-lembaga peradilan.”
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Komisi Yudisial juga mengatur tentang tugas dan wewenang lembaga tersebut. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kinerja hakim serta memberikan saran kepada lembaga-lembaga peradilan.”
Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap hakim dan menjatuhkan sanksi etik terhadap hakim yang melanggar kode etik hakim.”
Selain itu, Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam proses seleksi calon hakim dan memberikan saran kepada Mahkamah Agung dalam pengangkatan hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial juga berpedoman pada kode etik hakim yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik Hakim. Kode etik tersebut mencakup beberapa hal seperti integritas, independensi, moralitas, serta kualitas dan produktivitas kerja hakim.
Sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang yang besar dalam menjaga independensi hakim dan keberlangsungan fungsi peradilan, Komisi Yudisial memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan berpedoman pada undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang lembaga ini, Komisi Yudisial dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjaga kualitas peradilan di Indonesia.
Kesimpulan
Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang lembaga ini. Dengan berpedoman pada kode etik hakim, Komisi Yudisial dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjaga kualitas peradilan di Indonesia.
Sampai jumpa kembali di artikel menarik lainnya!
Rekomendasi:
- Fungsi UUD 1945: Membentuk Negara Kesatuan Hello Sobat Ilyas! Kita semua tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi Indonesia yang paling penting. Sebagai hukum dasar negara, UUD 1945 berperan dalam membentuk negara kesatuan Indonesia. Namun, apa sebenarnya fungsi UUD 1945? Yuk, kita bahas lebih dalam lagi!Mengatur Sistem PemerintahanSalah satu fungsi UUD 1945 adalah mengatur…
- Mengenal UUD tentang Pendidikan di Indonesia Hello Sobat Ilyas, kali ini kita akan membahas tentang UUD tentang Pendidikan di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) adalah hukum tertinggi yang mengatur seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang…
- Wewenang Mahkamah Agung: Pengertian dan Fungsinya di… Apa Itu Mahkamah Agung?Hello Sobat Ilyas, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wewenang Mahkamah Agung di Indonesia. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang berada di bawah Presiden dan bertugas untuk memutuskan sengketa hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan di tingkat lebih rendah.Sebagai bagian dari kekuasaan…
- Rumusan Dasar Negara untuk Sobat Ilyas Hello Sobat Ilyas! Kita semua tahu bahwa negara Indonesia memiliki rumusan dasar negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, seberapa banyak dari kita yang benar-benar memahami isi dari rumusan dasar negara tersebut? Dalam artikel ini, kita akan membahas secara santai tentang rumusan dasar negara Indonesia.Pembukaan UUD 1945Rumusan dasar negara…
- Tugas Mahkamah Agung PengenalanHello Sobat Ilyas! Pernahkah kamu mendengar tentang Mahkamah Agung? Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga penting dalam hukum di Indonesia. Tugasnya sangat penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Yuk, kita simak lebih lanjut tentang tugas Mahkamah Agung!Menjaga Konsistensi PutusanTugas pertama Mahkamah Agung adalah menjaga konsistensi putusan. Ini berarti…
- Landasan Hukum Lembaga Negara Indonesia Pengantar Hello Sobat Ilyas! Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki lembaga-lembaga negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga stabilitas, dan melindungi hak-hak rakyat. Lembaga-lembaga negara ini beroperasi dengan dasar hukum yang jelas dan terinci. Pada artikel kali ini, kita akan membahas landasan hukum dari lembaga-lembaga negara Indonesia. Konstitusi Undang-Undang…
- Pasal 2 Ayat 1: Penjelasan dan Dampaknya bagi Kehidupan Kita Kenapa Pasal 2 Ayat 1 Penting untuk Kita Ketahui?Hello Sobat Ilyas, kalian pasti pernah mendengar tentang Pasal 2 Ayat 1, bukan? Pasal ini adalah salah satu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Pasal 2 Ayat 1 berisi tentang prinsip dasar negara…
- Dasar Hukum Politik Luar Negeri Indonesia Hello Sobat Ilyas, dalam artikel kali ini kita akan membahas mengenai dasar hukum politik luar negeri Indonesia. Sebagai sebuah negara berdaulat, Indonesia memiliki kebijakan politik luar negeri yang dibuat berdasarkan beberapa dasar hukum. Adapun dasar hukum tersebut antara lain:1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia…
- Soal dan Jawaban PPh Pasal 21 Salam hangat untuk Sobat Ilyas, pembaca setia artikel kami di situs ini. Hari ini, kita akan membahas tentang soal dan jawaban PPh Pasal 21, yang mungkin menjadi topik yang menarik bagi Anda yang bekerja sebagai karyawan atau pengusaha. Sebelum kita mulai, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu PPh Pasal…
- Wewenang Mahkamah Konstitusi Hello Sobat Ilyas! Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga yang mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa yang berkaitan dengan tata negara dan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga kestabilan hukum dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan memutus…
- Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945: Dasar Negara Indonesia PendahuluanHello Sobat Ilyas! Apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945. Pasal ini adalah dasar negara Indonesia yang paling fundamental. Tanpa adanya pasal ini, Indonesia tidak akan menjadi negara yang kita kenal seperti sekarang. Yuk, simak penjelasannya!Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945Pasal 1 Ayat…
- Lembaga Ekonomi di Indonesia Hello, Sobat Ilyas! Bagaimana kabarmu hari ini? Kali ini, kita akan membahas tentang lembaga ekonomi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ekonomi adalah salah satu bidang yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki beberapa lembaga ekonomi yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan mengembangkan perekonomian di…
- Menurut UUD 1945 Kekuasaan Yudikatif Dilaksanakan Oleh PengantarHello Sobat Ilyas, kali ini kita akan membahas tentang kekuasaan yudikatif yang diatur dalam UUD 1945. Sebuah topik yang sangat penting untuk dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia. Kita akan membahas secara santai dan mudah dipahami agar kamu bisa mendapatkan informasi yang berguna. Yuk, simak pembahasannya!Kekuasaan YudikatifPerlu kamu ketahui, kekuasaan…
Ilyasweb Genggam Dunia Dengan Teknologi!
